Gen manusia diperdebatkan seiring diberlakukan Otonomi Khusus Papua. Darah daging melebihi idetitas politik. Haruskah mereka bercerai?

JUBI — Selain Amber, sebutan bagi warga pendatang di Papua, ada juga nama lain yang lazim diucapkan. Begitu pula sebaliknya orang Papua menyebut dirinya Komin atau kitorang orang Papua.

Di Merauke pendatang biasa disebut puanim. Sedangkan untuk mereka yang lahir akibat kawin campur, khsusnya etnis Jawa dan Marind (suku asli di Merauke), biasa disebut ‘Jamer’ alias Jawa Merauke. Selain itu, ada pula sebutan lain seperti Perancis (Peranakan Cina Serui), dan Torabika (Toraja Biak Kaimana). Sebutan tersebut biasa dialamatkan kepada mereka yang lahir dari seorang ayah Asli Papua dan seorang ibu non Papua, begitu pula sebaliknya.

Sedangkan, bagi seorang ayah dan ibu Jawa tulen yang dilahirkan di Papua, sebagian mengabadikan ‘Irian’ pada anak mereka, misalnya nama Irianto dan Irianti dan Melan (Melayu Melanesia). Tak hanya di kalangan amber, di kalangan orang Asli Papua atau Komin pun membabtis anak dengan nama Yanto, Indra dan masih banyak nama-nama lain berbau Melayu.

Selain karena pekawinan campur, jika ditelusuri, hubungan Ras Melanesia dan Melayu dengan dunia luar sejak zaman kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Walau dalam catatan sejarah tidak dijelaskan secara detail soal hubungan itu. setidaknya bisa diketahui definisi orang Melayu tentang nama ‘Papua’ yang berarti Orang yang berambut kriting.

Selain bangsa Melayu, nama Papua juga diadopsi oleh pelaut asal Spayol Ynigo Ortiz de Retez pada tahun 1545. Ketika itu kapal San Juan milik Ortiz bersandar di Sungai Mamberamo dan menyaksikan manusia disekitar sungai mirip warga Pribumi Guinea di Afrika Barat yang pernah disinggahinya.

Menurut sejarah, jauh sebelum Ortis menginjakan kaki di Papua, kontak orang Papua dengan orang luar sebenarnya telah terjadi sejak beberapa abad 1526, terutama warga pesisir pantai Pulau New Guinea. Bahkan Jorge de Menees pada 1526 menjelajahi Pantai Barat Pulau New Guinea. Dia menyebut tanah ini kata ‘Ilhas dos Papua’ yang artinya juga sama; ‘orang berambut keriting’.

Sejak saat itu sudah mulai dikenal barter barang. Misalnya alat pembayaran mas kawin pada beberapa suku-suku di Papua memakai piring tua asal China di Kepulauan Teluk Cenderawasih. Sedangkan masyarakat di Kepala Burung Pulau Papua menggunakan Kain Timor sebagai mas mas kawin. Padahal sejatinya, Sarung tenun itu milik kebudayaan orang Sabu-Rote di NTT.

Namun yang jadi soal adalah wacana orang Asli Papua dan bukan asli Papua. Tentu pada tataran wacana itu, pihak yang paling mendapat tekanan mental adalah mereka yang memiliki darah campur. Ras Melanesia dan ras lainnya. Menurut mereka, jika wacana perbedaan ras terus dikembangkan akan menuai perpecahan sesama anak Papua. Dan hasilnya sudah pasti ditebakan akan tibul pertikaian.

Arif, apabila, masalah Ras, khususnya yang berdarah campur tak perlu dipolemikan. Mengingat, lahirnya UU Otsus bukan untuk memperdepatkan soal ras, tetapi lebih dari itu Undang-Undang Otsus ada untuk memperbincangkan soal bidang-bidang pemberdayaan masyarakat Papua pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur yang berpihak pada orang asli Papua.

Beberapa sumber JUBI yang berdarah campur mengaku sedih mendengar dengan wacana Asli dan non Asli Papua. Mereka menilai wacana yang dikembangkan itu sekan-akan meyuruh untuk mencerai-beraikan orang tua yang melahirkan mereka. Menurut mereka, tak seharusnya masalah keturunan asli Papua ini jangan digiring dalam arena politik. Bagaimanapun, darah dan cinta tidak bisa dipisahkan oleh ideologi politik.

“Kami sangat terpukul dengan wacana Asli dan non asli Papua. Kami tidak menginginkan orang tua kami bercerai karena ideologi primordial seperti itu. Kami dilahirkan karena rasa cinta orang tua kami yang berlatarberlakang ras bebeda yang berbeda, dan dibesarkan dalam kultur Melanesia,” kata sumber JUBI itu.

Pada ranah lain, munculnya wacana Asli dan non Asli Papua merupakan akumulasi dari rasa muak terhadap kebijakan pemerintah pusat dan Pemprov Papua dan Papua Barat. Bagaimana tidak, kucuran dana pluhan triliun dari pemerintah pusat tidak dirasakan oleh masyarakat asli Papua. Selain itu, MRP yang merupakan lembaga perwakilan orang adat Papua kerap kali tidak dihargai dalam setiap mengambil kebijakan yang berpihak pada orang asli Papua.
Penolakan SK Nomor 14 tahun 2009 merupakan contoh nyata menyepelekan keberadaan MRP.

Setidaknya, jika Pemerintah mengakomodir SK Nomor 14 itu, tentu akan mengurangi berbagai perkara di Papua, sekaligus eksistensi pemerintah di mata rakyat Papua mulai dipercaya.

Jika dibandingkan kasus di Papua yang mengalami nasib serupa negeri Fiji dan warga buruh perkebunan tebu asal India, yang pada awalnya isu rasial yang cukup kental, kini secara berangsur tapi pasti sudah tidak ada lagi. meredupnya isu rasial itu tak terlepas dari peran pemerintah setempat. Peran pemerintah Fiji sangat besar dalam mengakomodir keinginan masyarakat Fiji melalui Dewan Suku yang kini menjadi warga minoritas.

Tij Chung warga negara Fiji pernah membagi pengamalamannya kepada JUBI. Dia mengatakan. Hubungan kekerabatan antara warga India dan Fiji sekarang sudah saling dekat seperti satu keluarga besar.

“Kehidupan orang orang India dan warga Fiji sejak dulu begitu harmonis dan saling pengertian seperti saudara,” ujar Tij Chung kepada Jubi beberapa waktu lalu di Singapura.

Namun lanjut dia, ketika situasi politik di negara Kepulauan Fiji mulai tergoncang dan mulai menuding bahwa warga India hadir sebagai ancaman karena menguasai sistem ekonomi. ”Kini mereka hendak menguasai sistem politik di negara kami,”tutur Tij Chung. Karenanya, warga asli Fiji mulai mengusir mereka dan ketika sektor ekonomi di Fiji mulai rapuh dan hancur warga Fiji memanggil kembali warga India tapi mereka sudah terlanjur sakit hati dan kecewa. Walau demikian mereka masih mau datang dan berembug kembali bagi masa depan Fiji yang jauh lebih baik. Dia menceriterakan, akibat minim perhatian dari pemerintah termasuk kebijakan yang melindungi, akibatnya suku minoritas mulai melakukan perlawanan dan tentu saja mengusung isu primordial.

Sehingga muncullah generasi muda seperti Kolonel Rabuka yang tampil untuk membela saudara saudaranya. “Ini tanah kami dan kamu harus keluar meninggalkan Fiji,” kata Tij Chung. Tij berasumsi, kejadian dinegaranya mungkin mirip dengan apa yang terjadi di Papua. Semua aspek dikuasai kembali, termasuk identitas politik. Rekognisi berfungsi sebagai politik afirmasi orang Fiji melalui politik identitas. Akan tetapi, politik seperti ini harus mampu menjamin keberagaman penduduk. Pendefenisian identitas Papua harus diletakan dalam konteks masyarakat Papua yang multi rasial, etnik, bahasa, dan agama.

Selain itu, rekognisi harus diarahkan agar orang asli Papua untuk menjadi subyek dalam proses politik dan pembangunan. “Orang asli Papua bukan berarti dia itu rambut kerinting dan memiliki kulit hitam tetapi lebih dari itu. Bukan sekadar kebersamaan secara fisik. Kebersamaan dibangun kembali antara sesama warga dan dan antara ras,” Saran Tij Chung.

Kalau ada rasa kebersamaan karena merasa tertindas dan tertekan niscaya masalah ras dan perbedaan etnik bisa dihindari. Seperti pengalaman Afrika Selatan, warga kulit hitam dan kulit putih sama-sama membela tim kebanggaan mereka. Pasalnya mereka semua membawa nama bangsa dan bukan sentimen ras dan etnik. (Jubi/Yunus/Musa/Eveerth/DAM/dbs)

Sumber: TabloidJubi.com

 

Artikel Mirip Layak Dibaca:

  1. Identifikasi Suku dan Ras Melanesia
  2. Makalah Hukum Adat di Indonesia
Melayu Melanesia Satu Dalam Nama
Tagged on:             

One thought on “Melayu Melanesia Satu Dalam Nama

  • October 12, 2015 at 5:44 am
    Permalink

    Artikelnya bagus,menarik. tapi desain webnya dan warnanya bikin sakit mata. sayang sekali padahal menarik

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *